tugas 3

Ekonomi Kita Sekarang 'Kapitalis Rampok'


Jakarta – Koordinator Grup Diskusi Angkatan 77-78 Moh Hatta Taliwang yang juga anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB) mempertanyakan sitem ekonomi yang dianut pemerintah pimpinan Presiden SBY sekarang ini yang cenderung menjadi ‘kapitalisme rampok’ serta menjadikan yang kaya semakin kaya dan rakyat miskin semakin melarat.

“Sekarang ada 40 orang kaya di Indonesia dengan kekayaan setara 70 persen APBN (sekitar Rp 650 triliun) dengan pertambahan kekayaan setahun ini 60 persen. Dalam beberapa tahun lagi akan melebihi APBN? Inikah out put dari sistem ekonomi kapitalisme Abad ke-19 yang masih diterapkan di Indonesia yang hakekatnya sistem kapitalisme rampok?” tegas Hatta Taliwang dalam pesan singkatnya ke jakartapress.com, Rabu (29/12/2010).

Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Reformasi ini pun mengutip pesan Bung Karno: ‘Sosio Nasionalisme ialah memperbaiki keadaan masyarakat sehingga keadaan yang kini pincang, tidak ada kaum yang papa, tertindas dan cilaka’. Dan juga pesan Bung Hatta: ‘Tujuan utama revolusi nasional adalah mengangkat posisi ekonomi pribumi sehingga terbebas dari tekanan dan penghisapan”.

Secara terpisah, pemerhati sosial dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata menilai, pemerintahan SBY gagal memperbaiki recovery (perbaikan) ekonomi, apabila dilihat dari semakin banyaknya pengangguran dan tidak bekurangnya angka kemiskinan. “Ditambah lagi, biaya pendidikan semakin mahal dan ongkos rumah sakit semakin sulit dijangkau rakyat miskin,” ungkap mantan aktivis ini.

Tidak hanya itu, lanjutnya, sekarang ini harga sembilan bahan pokok semakin melejit, harga beras melonjak, sayur mayur pun melangit dan bahkan harga cabe meroket. “Ini pun pemerintah masih bakal mengambil kebijakan impor beras sehingga merugikan petani. Kita cari pemimpin yang betul-betul menjalankan amanat untuk kepentingan rakyat, bukan sekedar janji dan omong kosong dengan pencitraan,” tandas Januar.

Ia pun heran dengan pasca reformasi di era rezim kekuasaan SBY sekarang ini masih marak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ditambah lagi penegakan hukum yang tebang pilih. “Kalau begini terus, tidak perlu menunggu 2014, harus digulirkan people power dan revolusi untuk mencari pemimpin yang bersumpah tidak memperkaya diri, keluarga, kroni dan partai politiknya belaka,” serunya.